
Medan, hariandialog.co.id I Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 72.461 KM2 dengan terletak diantara 1* – 2* Lintang Utara dan 98* -100* bujur timur yang berbatasan dengan Aceh di utara, selat malaka di timur, Riau dan Sumatera Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tahun 2025 sekitar 15.785.839 jiwa.
Guna mensukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan empat program prioritas unggulan pembangunan daerah sumut yakni : Kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Sosial Dosen Universitas Medan Area (UMA), H Dadang Darmawam, S. Sos., M. Si saat dimintai tanggapannya Sabtu (24/5/2025) di Medan.
H. Dadang Dermawan mengungkapkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 untuk Zona Dataran Tinggi, seperti Berastagi, Kabupaten Karo, ucapnya.
“Saya sampaikan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut,” Pertama, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Hal ini menjawab permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi, dan ketahanan bencana, yang akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis.
“Seperti pelaksanaan SMA terbuka, pembangunan ruang kelas baru, pemberian makanan pendamping ASI Balita, layanan mobil kesehatan mental dan perlindungan kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.
Kedua, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, Dadang Dermawan menyebutkan pertumbuhan ekonomi ini akan menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
“keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” ujar Dadang.
Dalam sektor infrastruktur, pembangunan di Sumut belum Dadang mengatakan belum merata. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak hanya fokus dalam penyediaan infrastruktur, tetapi memastikan konektivitas antar wilayah di Sumut hingga ke pedesaan.
“Rendahnya kualitas infrastruktur juga menyebabkan terhambatnya akses dan distribusi pembangunan. Melalui program infrastruktur yang merata, terhubung, dan ramah lingkungan, Pemerintah Sumut tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, listrik, rumah layak huni, sanitasi, dan air bersih.
Tetapi juga memastikan konektivitas hingga ke daerah terpencil dan pedesaan. Dengan demikian, transportasi dan distribusi barang serta jasa dapat berjalan lancar, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan,” tuturnya.(ss).
