Jakarta, hariandialog.co.id.- – Tunjangan anggota DPR menjadi polemik
hingga memicu gelombang demonstrasi di banyak wilayah di Indonesia.
Kini semua fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi
wakil rakyat.
Dirangkum detikcom, Minggu (31/8/2025), tunjangan DPR yang
menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No
KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam surat edaran itu, terdapat sejumlah
komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan,
tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang
sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.
Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap anggota DPR
mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Angka
fantastis ini kemudian menimbulkan protes keras di media sosial hingga
deretan gerakan demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah di
Indonesia.
Setelah mendapatkan kritik keras, fraksi-fraksi partai di
DPR lalu buka suara. Total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk
mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.
PDIP Setuju Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop
Fraksi PDIP setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima
DPR dihentikan. PDIP memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota
DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan
simpati.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Ketua Banggar DPR, Said
Abdullah, mengatakan PDIP setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan
hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga
memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para
legislator. “Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI
Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan
terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas
kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke
depannya,” tutur Said saat dihubungi, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Larang Kader Kunker ke LN
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga buka
suara terkait gelombang protes masyarakat terkait tunjangan DPR.
Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.
“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan
masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang
mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu, kami siap untuk
meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata
Budisatrio kepada wartawan, Sabtu, 30 Agustus 2025
Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi
Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia
serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan
masyarakat saat ini.
Golkar Ingatkan Anggota DPR Jaga Sikap
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap
jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun ia juga meminta semua anggota
DPR mulai menjaga sikap ke depannya. “Kita sudah menyatakan lebih dulu
kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika
dipandang berlebihan,” kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu, 30 Agustus
2025.
Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga
sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan
publik.
PKB Siap Tingkatkan Kinerja
Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga buka suara terkait tunjangan
DPR disorot warga hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di
berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Jazilul setuju tunjangan
DPR dievaluasi. “Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap
meningkatkan kinerja anggota,” kata Jazilul saat dihubungi, Sabtu, 30
Agustus 2025.
Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja
anggota DPR dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR dari fraksinya
yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.
Demokrat Setuju Tunjangan DPR Dievaluasi-Siap Dikritik Publik
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait
isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat
siap mengevaluasi tunjangan anggota DPR RI. “Kami siap dikritisi, siap
dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata
Ibas kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (30/8).
Ibas juga menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi.
Terkait isu tunjangan DPR, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama
Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
PKS Setuju Tunjangan Rumah DPR Ditiadakan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap atas
situasi terkini yang terjadi. PKS menyatakan mendukung ditiadakannya
tunjangan rumah dinas anggota DPR RI. “Pertama, mendukung keputusan
DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI,” kata
Sekjen PKS, M Kholid, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Kholid mengatakan sikap PKS yang mendukung ditiadakannya
tunjangan rumah dinas anggota DPR RI selaras dengan visi Presiden
Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan APBN yang efektif,
efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kholid mengatakan
sikap PKS ini merupakan arahan dari Presiden PKS dr Almuzzammil Yusuf
untuk menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
NasDem Setuju Seluruh Tunjangan DPR Dievaluasi Total
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni buka suara terkait
tunjangan DPR RI yang belakangan disorot publik hingga jadi salah satu
pemicu demonstrasi besar-besaran beberapa hari belakangan. Dia setuju
ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR. “Saya
dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju
evaluasi secara total,” kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu, 30 Agustus
2025.
Sahroni juga memastikan segala tunjangan hingga gaji yang
diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia
juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian. “Untuk saya
semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke
masyarakat itu wajib,” ucap dia.
PAN Siap Tunjangan DPR Dievaluasi
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya siap
mendukung evaluasi terhadap tunjangan ataupun fasilitas yang melekat
pada anggota Dewan. Menurut dia, langkah itu merupakan upaya perbaikan
dan berkelanjutan. “Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari
upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya,
selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip
kepatutan,” kata Putri, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus
mengedepankan sikap sederhana dan berfokus pada kerja-kerja
kerakyatan. Dia menegaskan kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup,
tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang
diterima adalah titipan rakyat.
Pernyataan sikap dari seluruh fraksi di DPR ini menjadi
jawaban dari gelombang protes masyarakat yang terjadi dalam sepekan
terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR
tersebut, tulis dtc. (dika-01)
About The Author
