Medan, hariandialog.co.id.- Sejumlah papan bunga berdiri tegar di
beberapa sudut kota Medan, Sumatera Utara yang isinya “Ucapan Terima
Kasih Kepada KPK atas ditangkapnya Kadis PUPR Sumatera Utara Topan
Obaja Ginting”
Dukungan atas penangkapan Topan Ginting juga beberapa
pejabat dan juga penyuapnya dari masyarakat berdatangan. Bukti
dukungan tersebut terlihat dari munculnya karangan bunga ucapan terima
kasih dan apresiasi terhadap KPK.
Salah satu papan bunga yang mencuri perhatian publik
terpajang di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, tepat di dekat kawasan
Taman Cadika, lokasi yang kerap menjadi pusat kegiatan sosial dan
politik Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. “Dukung KPK, Periksa
Seluruh Proyek Terkait Topan Ginting – Korban Jalan Rusak”, demikian
isi tulisan sebagian dari papan bunga yang dipajang.
Disebutkan bahwa pengirim papan bunga adalah kelompok yang
menamakan diri sebagai Korban Jalan Rusak, yang merujuk pada
proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah di Sumatera Utara yang
dinilai bermasalah dan tidak tahan lama.
Menurut keterangan warga sekitar, papan bunga mulai
terpasang sejak pagi hari dan langsung menarik perhatian masyarakat
yang melintas.
Banyak yang mengabadikan papan tersebut dan membagikannya di
media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya pemberantasan
korupsi. “Ini bentuk rasa terima kasih kami kepada KPK. Kami harap
proses hukum tidak berhenti di satu orang saja. Banyak proyek jalan
yang baru dibangun tapi cepat rusak. Kami sebagai pengguna jalan jelas
dirugikan,” ujar AR, salah seorang warga yang tinggal di kawasan Medan
Johor.
Sebagaimana diketahui, KPK pada Jumat, 27 Juni 2025, lalu
telah menetapkan Topan Obaja Ginting sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut
dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Dalam OTT tersebut, empat orang lainnya juga ditetapkan
sebagai tersangka, termasuk dari kalangan pejabat dan pelaku
swasta.Lembaga antirasuah menyatakan akan menelusuri aliran dana dan
keterlibatan pihak lain dalam skandal ini. KPK juga tidak menutup
kemungkinan memeriksa proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan
secara multi years yang diduga menyimpan banyak kejanggalan, tulis
bitv. (alfi-01)
