Jakarta, hariandialog.co.id. — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum
PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak kuasa meneteskan air mata
saat menonton film dokumenter Pesta Babi. “Saya kemarin menangis
ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” kata Megawati dalam
forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis
Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan
Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, dikutip
dari laman resmi UGM, Senin, 25 Mei 2026.
Mega menyoroti sudah berapa banyak hutan di Indonesia yang
beralih fungsi menjadi pohon kelapa sawit hari ini.
Ia mengatakan di sana terdapat hukum adat hingga tradisi yang
harus dihargai.
Mega menekankan pentingnya menghormati hukum adat dan hak
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. “Di sana ada
tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta
dihargai, apakah salah?,” ucap dia.
Dhandy Laksono soal Biaya Pembuatan Film Pesta Babi: Pokoknya Ada
Selain itu, Mega juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah
pembangunan nasional yang dinilai kian menjauh dari semangat
kedaulatan bangsa.
Ia mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber
daya alam yang dinilai mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi
lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,
belakangan menuai sorotan. Dokumenter ini dirilis pada 2026,
diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Film ini merekam kondisi
masyarakat adat di Indonesia, khususnya Papua dan perjuangan hak atas
lahan mereka.
Salah satu yang paling disoroti dalam film dokumenter ini
adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai
sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat
adat.
Beberapa waktu terakhir pembubaran kegiatan nobar film Pesta
Babi di sejumlah tempat di Indonesia marak terjadi. Aktor pembubaran
nobar dan diskusi itu ada yang dari pihak aparat seperti TNI dan
Polri, hingga pihak kampus.
Contohnya di Universitas Mataram (NTB) yang diskusi dan
nobar film Pesta Babi dibubarkan otorita kampus, lalu di Universitas
Khairun dan Benteng Oranje, Ternate (Maluku Utara) yang pembubaran
dilakukan aparat TNI AD.
Selain itu rumah produksi film dokumenter WatchDoc dan
jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga mencatat ada
dugaan penolakan ruang pemutaran hingga pembatalan sepihak pemutaran
oleh pemilik tempat.
Terpisah, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra
menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar)
dan diskusi film dokumenter oe.
Ia berpendapat materi film itu masih wajar, dan meminta warga
tak terpancing hanya karena judul, serta dipersilakan untuk
menontonnya.
Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton
hingga mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka. “Kritik semacam
itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul
film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam
keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026. Tulis cnni. (man-01)
About The Author
