Jakarta, hariandialog.co.id.- Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh
Indonesia (BEM SI) berdemonstrasi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha di
simpang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Massa menyampaikan 12
tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan 12 tuntutan
itu merupakan hasil kajian BEM SI tentang evaluasi pemerintah Presiden
Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berlangsung 10 tahun atau 2 periode
pemerintahan. “Kami mengambil momentum hari ini karena ini menjadi
hari kerja, karena kami kemarin rakernas selama 1 pekan itu ada di
Semarang. Selesai kemarin hari Sabtu, kami sepakat tidak ambil
momentum aksi itu di hari libur. Maka kami ambil hari kerja, agar
gerakan ini benar-benar diperhatikan bukan hanya untuk pemerintah,
tapi orang-orang di jalan masyarakat juga,” kata Herianto kepada
wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22-7-2024).
“Respons yang kita harapkan adalah pihak istana menemui kita
karena kita mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat dan ini tajuk
besarnya tanggung jawab Jokowi seharusnya Jokowi maupun Istana menemui
kita,” ucapnya
Herianto melanjutkan, jika Istana tidak merespons,
gelombang protes mahasiswa akan membesar di sejumlah daerah. Mereka
ingin menemui Presiden Jokowi atau perwakilannya dari istana. “Ketika
tidak ada respons dari pihak Istana hari ini, maka gerakan kita akan
kembali karena ini momentum, gerakan persatuan kita kemarin kita
ikrarkan kita kembalikan marwah gerakan ini, karena kita sepakat
kemarin, bibit-bibit perlawanan itu sudah kita sebar di bagaimana
kebijakan tembok-tembok ini mengeras, tapi suatu saat bibit-bibit ini
akan mengakar dan akan menghancurkan tembok ini, kami yakin,” ungkap
dia.
Berikut ini 12 tuntutannya:
1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024
2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia
3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku
represifitas kepolisian
5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati
6. Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel
7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan
memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek
8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan
sistem kesehatan
9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah
10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia
11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia
12. Cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih
kembali substansi materialnya. Tulis dtc. (bing-01)
About The Author
