Koplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Gedung C Lt.3
BANDUNG BARAT, -hariandialog co.id. Tata kelola keuangan daerah kembali menjadi sorotan seiring dengan upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan transparansi anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan instrumen sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat yang dihimpun secara bertahap sejak akhir tahun lalu, ditemukan sejumlah catatan struktural terkait konsistensi penulisan nomenklatur akuntansi sektor publik serta implementasi Standar Satuan Harga (SSH)”Rabu (20- Mei-2026 )
Fakta awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian redaksional pada media sosialisasi resmi mengenai struktur pembiayaan daerah. Dalam dokumen visual yang dipublikasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), komponen pengeluaran pembiayaan—seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah—secara keliru ditempatkan di bawah sub-judul “Pendapatan Transfer”. Meskipun secara fungsi sirkulasi kas materi tersebut tetap merinci peruntukan pengeluaran, kesalahan teknis ini berpotensi mengaburkan pemahaman publik mengenai perbedaan mendasar antara arus kas masuk dan arus kas keluar.
Konteks Regulasi dan Pola Nomenklatur
Secara regulasi, tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah telah diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD secara baku dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah sendiri terbagi lagi menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Pola kesalahan penulisan nomenklatur ini, jika ditinjau dari kacamata akuntansi pemerintahan, menunjukkan masih adanya celah dalam proses verifikasi akhir (final review) sebelum dokumen atau media informasi dipublikasikan ke ruang publik. Kesalahan penulisan yang menempatkan pos pengeluaran ke dalam kolom pendapatan bukan sekadar masalah redaksional biasa. Hal ini berisiko memicu salah tafsir di tingkat masyarakat awam yang sedang mempelajari struktur pembiayaan pembangunan daerah, terlebih ketika dokumen tersebut digunakan sebagai bahan ajar atau Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
Struktur Masalah dan Standar Satuan Harga
Masalah mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah sering kali berakar pada dua hal: akurasi perencanaan dan konsistensi pengawasan. Di Kabupaten Bandung Barat, penerapan Standar Satuan Harga (SSH) menjadi instrumen krusial untuk mengunci batas tertinggi harga barang dan jasa dalam pengadaan pemerintah. SSH berfungsi sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Hubungan antar-aktor dalam ekosistem ini melibatkan BKAD sebagai pengelola fiskal dan aset, Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memegang fungsi anggaran. Ketika terjadi inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan media sosialisasi, muncul pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antar-lembaga tersebut. Mekanisme sistem yang berjalan seharusnya mampu menyaring kekeliruan teknis sebelum anggaran tersebut disahkan dan diinformasikan kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas Dana Bagi Hasil
Di sisi pendapatan, Kabupaten Bandung Barat mengandalkan beberapa sektor strategis, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berdasarkan data pengelolaan dana transfer pusat, alokasi DBHCHT diwajibkan untuk mendanai program spesifik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (earmarked), yakni bidang kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, kampanye “Gempur Rokok Ilegal” yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat telah berjalan secara masif. Namun, efektivitas penyerapan dana tersebut di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah tetap memerlukan pengawasan berbasis data yang riil. Publik berhak mengetahui apakah alokasi dana cukai tersebut telah berbanding lurus dengan penurunan peredaran barang kena cukai ilegal serta peningkatan fasilitas medis di tingkat puskesmas.
Dampak Publik dan Hak Atas Informasi
Ketidakakuratan sekecil apa pun dalam penyajian dokumen keuangan daerah berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik (public trust). Ketika masyarakat disuguhkan data anggaran yang membingungkan, ruang partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan menjadi terhambat. Akses terhadap informasi yang benar dan presisi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Secara humanis, dampak dari tata kelola anggaran yang kurang presisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang menantikan realisasi program jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur fisik. Jika struktur pembiayaan daerah tidak dipetakan dengan akurat, potensi terjadinya defisit anggaran yang tidak terantisipasi menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengorbankan alokasi belanja publik untuk sektor-sektor mendasar.
Implikasi Kebijakan ke Depan
Koreksi terhadap naskah keuangan dan penataan kembali sistem publikasi anggaran menjadi agenda mendesak yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BKAD dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan, serta memperketat kendali mutu (quality control) pada setiap informasi anggaran yang dikeluarkan.
Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya integrasi digital antara sistem penyusunan SSH, perencanaan APBD, hingga pelaporan LKPD. Langkah perbaikan ini mutlak diperlukan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sering kali diraih oleh pemerintah daerah tidak hanya menjadi pencapaian administratif di atas kertas, melainkan mencerminkan kondisi tata kelola keuangan yang benar-benar akurat, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.( Nagon/ aki )
About The Author
