Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan ekspor ilegal 5,3
juta ton ore nikel ke China.
Luhut mengungkapkan, informasi tersebut diterimanya langsung
dari Ketua KPK, Firli Bahuri. Usai menerima laporan itu, ia langsung
mendesak lembaga antirasuah untuk mendalami perkaranya. “Seperti
misalnya ada lima koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli
(Ketua KPK, FIrli Bahuri) beri tahu saya, saya bilang usut dari pada
sumbernya,” ujar Luhut melalui keterangan persnya, Selasa
(18-07-2023).
Ia menyebutkan, pengusutan kasus ekspor ilegal tersebut
bukanlah perkara sulit. Dirinya menilai, sistem digitalisasi akan
memudahkan KPK menelusuri siapa dalang di balik ekspor ilegal itu.
“Siapa yang menerima? Siapa yang mengirim? Kapalanya apa? Berangkat
dari mana ya, kita trace. Karena dengan digitalisasi, tidak ada yang
tidak bisa di-trace,” ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya memastikan telah dibentuknya Satgas
Laut untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyoroti dugaan
kegiatan penyelundupan yang kerap terjadi lewat pelabuhan kecil.
“Satgas Laut sudah kita buat untuk tadi penyelundupan. Karena negara
kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam
saja, kita sudah mengurangi pelabuhan Pak Pahala (Deputi Pencegahan
dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan). Kita minta pelabuhan di Batam
cuma berapa karena pelabuhan yang kecil-kecil itu sumber
penyelundupan,” terangnya tulis asumsi.
Sebelumnya diberitakan, KPK mendeteksi adanya ekspor
ilegal ke China yang mencapai 5 juta ton ore nikel. Dugaan ekspor
ilegal ore nikel dari Januari 2020 sampai Juni 2022 terungkap dari
sumber website Bea Cukai China.
KPK menduga ore nikel yang diekspor ke China secara ilegal
itu, berasal dari lumbung yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku
Utara. KPK saat ini, masih mempelajari temuan tersebut dan sekarang
masih belum masuk tahap penindakan dugaan kasus korupsi. (tur).
