Jakarta, hariandialog.co.id.- Upaya masyarakat Pulau Rempang, Batam
menolak direlokasi dari wilayah mereka mendapatkan sokongan sejumlah
pihak. Ribuan warga terancam digusur gara-gara Proyek Strategis
Nasional atau PSN Rempang Eco-City yang dicanangkan pemerintah itu.
Pada Kamis, 7 September lalu, masyarakat bentrok dengan aparat demi
mempertahankan lahan mereka tulis tempo.
Berikut sejumlah dukungan dari beberapa pihak untuk masyarakat Pulau Rempang.
1. Masyarakat Melayu Jambi
Sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang, ratusan
masyarakat Melayu Jambi menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 15
September 2023. Aksi solidaritas tersebut dilakukan di Bundaran Tugu
Keris Siginjai, Kota Baru, Jambi. Mereka menolak rencana relokasi
terhadap masyarakat Pulau Rempang terkait PSN Rempang Eco City itu.
Para tokoh adat, pemuka agama dan aktivis secara bergantian melakukan
orasi. Salah satu koordinator aksi, Hafizi Alatas mengatakan, PSN
Rempang Eco City dapat mengancam ruang hidup masyarakat di Pulau
Rempang dan Galang. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Melayu
Jambi tersebut meminta pemerintah meninjau ulang proyek ini.
2. Panglima Sakti Suku Dayak dan masyarakat Melayu Kalimantan Barat
Dukungan moral untuk masyarakat Pulau Rempang juga datang dari
Panglima Sakti suku Dayak di Kalimantan Barat, Panglima Pajaji.
Melalui unggahan video di akun Facebook-nya pada Senin, 11 September
2023, dia mengatakan akan datang ke Pulau Rempang untuk membantu
warga. Pihaknya juga memberikan dukungan untuk masyarakat
Rempang-Galang yang tengah memperjuangkan tanah leluhur dan
mempertahankan hak mereka.
Selain itu, di hari yang sama, sejumlah Pengurus Wilayah Persatuan
Forum Komunikasi Pemuda Melayu (DPW PFKPM) Kalimantan Barat turut
menggelar protes ihwal kebijakan penggusuran 16 kampung di Pulau
Rempang, Batam. Massa aksi menyinggung terkait dugaan kekerasan yang
terjadi saat bentrok pada 7 September. Aksi dihelat di perempatan lalu
lintas Jalan Veteran dan Gajah Mada, Pontianak. Massa memasang banner
di berbagai lalu lintas.
“Hari ini masyarakat Melayu dari berbagai daerah di Indonesia hadir di
sini untuk memberikan dukungan kepada saudara kami di Pulau Rempang,”
kata Ketua DPW PFKPM Kalbar Syarif Machmud
3. Ustad Abdul Somad
Ustad Abdul Somad alias UAS juga memberikan dukungan untuk masyarakat
Pulau Rempang. Dukungan itu disampaikan UAS lewat unggahan di akun
Instagram-nya pada Senin, 11 September 2023. Pihaknya meminta kepada
masyarakat Melayu serantau yang memiliki jabatan agar bersuara
menyikapi kasus penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang tersebut.
“Tokoh Masyarakat Melayu Serantau. Yang ada jabatan, tolong dengan
kuasa. Yang sanggup berteriak, tolong dengan suara,” tulis UAS.
4. Solidaritas Rempang Galang Medan
Masyarakat Medan yang menamakan diri Solidaritas Rempang Galang
menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung masyarakat Pulau Galang.
Aksi digelar di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan, pada Jumat,
15 September 2023. Mereka mengecam tindakan represif, intimidasi, dan
kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap masyarakat
Pulau Rempang dan Galang. Tindakan itu disebut melanggar HAM dan
mengabaikan hak-hak adat terutama hak tanah adat Melay
5. Masyarakat Kepulauan Meranti
Dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang juga datang dari masyarakat
Kepulauan Meranti. Mereka menanam diri sebagai Aliansi Masyarakat
Kepulauan Meranti Peduli Rempang dan Galang. Aliansi tersebut
menyatakan sikap sangat menyesalkan terjadinya permasalahan yang
dihadapi terhadap rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau
Rempang-Galang.
“Tujuan kita hanya satu yakni mengungkapkan kepedulian sebagai bagian
dari rekan serumpun, satu negara dan setanah air,” kata Koordinator
Lapangan Aliansi Masyarakat Kepulauan Meranti Peduli Rempang dan
Galang, Hendrizal di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR
Kepulauan Meranti, Senin, 11 September 2023.
7. PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf
alias Gus Yahya mengatakan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa
investasi diperlukan oleh negara, investasi harus benar-benar
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama
masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan.
“Seperti kasus Rempang ini, ada investasi yang ditempatkan di sana dan
timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat,” kata Yahya
dalam konferensi pers mengenai isu-isu mutakhir yang diadakan di
kantor PBNU di Jakarta, Jumat, 15 September 2023. Dia menegaskan bahwa
masyarakat tidak boleh menjadi korban.
8. PP Muhammadiyah
PP Muhammadiyah menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal
melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah
berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM
(MHH) PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa
masyarakat telah menempati pulau itu sejak 1834, jauh sebelum
Indonesia merdeka pada 1945. Karena itu, mereka mengkritik pernyataan
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud
MD, yang menyatakan bahwa wilayah tersebut belum pernah digarap.
Menurut PP Muhammadiyah, penggusuran paksa itu merupakan tindakan
keberpihakan negara terhadap investor yang ingin menguasai Pulau
Rempang untuk keuntungan bisnis mereka. (bing) tulis detik. (tob)
About The Author
