Kesra

Terkait Wadah Sekali Pakai Jadi Sampah: Disdik Pariaman Hentikan Sementara MBG

Jakarta, hariandialog.co.id.-   Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Sumatera Barat, Riky
Falantino, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di kota itu
dihentikan sementara sambil menunggu wadah tempat makanan permanen
tiba. Sebab, kata dia, selama uji coba pihak terkait menggunakan wadah
sekali pakai yang menimbulkan sampah sehingga berdampak pada
lingkungan.

“Arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa mulai Senin makan bergizi
untuk sementara diundur dulu sampai ompreng datang di satuan pelayanan
kami, karena boks yang digunakan kemarin dapat menimbulkan dampak
lingkungan terkait sampah,” kata Riky di Pariaman pada Senin, 13
Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan keputusan tersebut diambil oleh BGN sebagai pihak yang
menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berdasarkan
hasil evaluasi beberapa waktu lalu. Menurut dia, dari evaluasi
tersebut, ditemukan adanya masalah baru yang muncul dalam menjalankan
program MBG karena menggunakan wadah sekali pakai sehingga terjadi
penumpukan sampah.

Riky mengatakan pihaknya saat ini menunggu informasi kelanjutan
penyaluran MBG di Pariaman. “Waktu pastinya kapan ompreng itu akan
datang dan program ini dimulai kembali, kami belum tahu, kami masih
menunggu informasi lebih lanjut dari pihak BGN,” tuturnya.

Setidaknya, sekitar 3.500 siswa dari 12.600 siswa di Pariaman telah
menikmati program MBG, yang dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025,
dengan menyasar sejumlah sekolah. Menu yang disediakan dalam MBG di
Pariaman adalah nasi, ayam goreng, telur, sayur, dan buah yang dikemas
dalam kotak plastik.

Salah seorang guru kelas di SDN 17 Kampung Baru, Kota Pariaman, Metia
Roza, menyampaikan kekecewaan anak didiknya atas dihentikannya
sementara MBG. Sebab, kata dia, siswanya sudah terbiasa disediakan
makanan di jam istirahat sejak program MBG dimulai.

“Tadi pagi anak-anak langsung menanyakan soal penghentian ini. Meski
telah dijelaskan, tidak dipungkiri ada rasa kecewa dari anak-anak
ini,” ujar Metia.

Dia menuturkan pihaknya telah menerima informasi pada Sabtu, 11
Januari 2025, perihal penghentian sementara program MBG karena belum
tersedianya wadah makanan permanen.

KLH: Pelibatan Pihak Ketiga Dapat Dukung Pengelolaan Sampah MBG

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan beberapa metode
penanggulangan sampah yang ditimbulkan dari program MBG, termasuk
dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional untuk pengelolaannya.

Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan
Beracun (PSLB3) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ade
Palguna Ruteka menyebutkan, dari hasil pemantauan sementara terhadap
program MBG, sampah yang dihasilkan kebanyakan berupa sisa makanan,
kemasan, dan pembungkus nasi.

“Dari hasil pemantauan kami di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur, pada 7 Januari 2025, belum ada kemitraan yang dibangun
antara central kitchen (dapur umum) dan pihak ketiga. Pengembangan
kemitraan dengan pihak pengolah sampah merupakan hal yang kami
rekomendasikan kepada pihak central kitchen,” ujarnya di Jakarta,
Senin.

Dia mengatakan pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan sampah
makanan dan sampah lainnya adalah dapur umum yang dikontrak menyiapkan
dan menyediakan makanan program MBG.

“Sisa makanan yang tidak habis dimakan ditempatkan di dalam food tray,
ditutup rapat, dan diikat. Setelah rapi diikat, food tray bekas makan
dan sampah makanan yang ada di dalamnya dijemput kembali oleh
kendaraan logistik central kitchen untuk dikumpulkan, dipilah, dan
ditimbang,” kata dia menjelaskan.

Setelah ditimbang, sampah makanan tersebut dapat diolah dengan metode
kompos atau biokonversi lewat Black Soldier Fly (BSF) secara mandiri
atau diolah pihak ketiga yang bergerak dalam pengolahan sampah makanan
melalui kemitraan.

Untuk sampah yang layak daur ulang, KLH mendorong diserahkan ke bank
sampah atau diserahkan pihak ketiga untuk didaur ulang. Sampah residu
akan dikirim ke tempat penampungan sementara (TPS) untuk diangkut ke
tempat pemrosesan akhir (TPA).

Sebelumnya, ditemui di Tangerang Selatan, Senin, Menteri LH Hanif
Faisol Nurofiq mengatakan KLH juga sudah melakukan pengawasan ke
beberapa wilayah lain di Indonesia dan berencana menjadikan sejumlah
titik sebagai lokus untuk percontohan pengelolaan sampah bagi program
MBG. (nasya-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *