Jakarta, hariandialog.co.id.- WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai
Gelora Fahri Hamzah mengatakan wacana kepala daerah dipilih kembali
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sedang dikaji koalisi
partai pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim partai
koalisi sedang memikirkan sistem yang berorientasi memperkuat
demokrasi.
“Karena demokrasi ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia
terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya. Jadi,
kami mencari jalan yang baik, jalan yang pas untuk kesejahteraan
rakyat. Saya kira itu yang sedang kami pikirkan di koalisi, dan
tentunya terbuka diskusinya,” kata Fahri di kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025.
Dia mengatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD merupakan
isu lama. Bagi dia, kini waktu yang pas mengambil keputusan. “Ini tema
lama. Ini waktunya mengambil keputusan,” kata dia. Dia berkata
partai-partai koalisi saat ini sedang melakukan kajian internal
membahas wacana ini. Partai Gelora juga melakukan kajian internal.
“Partai-partai (koalisi) sendiri secara internal, mereka
melakukan kajian, karena kalau seperti kami di Gelora, tidak punya
anggota (perwakilan) di pusat (DPR), tetapi ada di daerah-daerah, dan
kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah,” ujar dia.
Partai Gelora bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau
partai pendukung pemerintah bersama Partai Gerindra, Partai Golkar,
PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, NasDem, PPP, Partai Bulan Bintang,
PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.
Legislator fraksi PKB Muhammad Khozin mengklaim, sistem
pilkada langsung perlu dievaluasi untuk perbaikan proses demokrasi di
daerah. Menurut dia, konstitusi telah memberi panduan pilkada dapat
dilakukan dengan sistem apapun selagi memenuhi prinsip yang
demokratis.
“Biaya politik mahal, rawan korupsi, hingga dekonsentrasi gubernur
sebagai representasi pemerintah pusat jadi pertimbangan kami,” kata
Khozin.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo
Subianto juga sempat mengemukakan hal yang sama saat menghadiri
perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis
malam, 12 Desember 2024.
Presiden Prabowo mengatakan sistem pilkada langsung,
menelan biaya mahal. Namun apabila pilkada dilakukan oleh DPRD, negara
bisa menghemat triliunan rupiah. “Kemungkinan sistem ini terlalu
mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang
kalah,” ujar dia, tulis tempo. (dika-01)
About The Author
