Jakarta, hariandialog.co.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan bahwa pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (MenPU) Dody Hanggodo untuk mempercepat proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana kelengkapan lain dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Hal itu menindaklanjuti dari Inpres 17/2025, dimana masing-masing kementerian mendapatkan tanggungjawab untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Oleh karena, kita lakukan harmonisasi dan penyelarasan,” papar Menkop, usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkop dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang dihadiri PT Agrinas Pangan Nusantara, di Jakarta, Jumat (7/11).
Dalam Inpres 17/2025, KemenPU melakukan penetapan standar bangunan, dan sebagainya. “Kemenkop tidak memiliki kapasitas untuk itu, maka kita melibatkan Kementerian PU,” kata Menkop.
Saat ini, Menkop menambahkan, proses pembangunan fisik tersebut sedang dalam pelaksanaan yang dijalankan PT Agrinas. Pertemuan ini untuk menyempurnakan butir-butir dari nota kesepahaman kedua kementerian. “Dalam melaksanakan supervisi pembangunan tersebut, kita dibantu Kementerian PU,” imbuh Menkop.
Menurut data Kemenko Pangan, ada 11 ribu titik yang telah terinventarisir. “Dari data itu, kita lakukan verifikasi faktual, kesesuaian lahan, kemudian status, dan lain sebagainya,” kata Menkop.
Sehingga, setelah verifikasi faktual dilakukan, maka proses pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih bisa berjalan. “In Syaa Allah, pada Maret 2026 pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa diselesaikan di seluruh Indonesia,” ucap Menkop.
Dari data sementara, sebanyak 7.923 unit bangunan sedang dalam tahap konstruksi. Menurut Menkop, angka ini termasuk pembangunan yang ditangani PT Agrinas, dengan sebagian sudah menerima pembayaran uang muka.
“Yang sedang dibangun itu dari pihak Agrinas, terkonfirmasi dari yang sudah dibayarkan sebagian DP dan lain sebagainya,” kata Menkop.
Hingga Maret 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai dan gudang koperasi dapat diselesaikan secara keseluruhan. Menkop menambahkan, pada November ini, pemerintah berharap jumlah tanah yang siap dibangun mencapai 40 ribu lokasi.
“Dari 40 ribu tanah itu, kita targetkan 20 ribu sedang dibangun di November. Kemudian Desember kita percepat antara 40 ribu sampai 50 ribu,” ucap Menkop optimistis.
Menkop menjelaskan, seluruh lahan yang sudah diverifikasi akan mulai dibangun pada Januari 2026. Dengan begitu, diharapkan pada Maret 2026 seluruh infrastruktur koperasi seperti gudang, gerai, dan sarana pendukung telah rampung.
“Salah satu aspek penting dalam pembangunan ini adalah supervisi teknis dari Kementerian PU. Kami tidak memiliki kapasitas teknis dalam pembangunan fisik, sehingga pelibatan PU menjadi mutlak,” terang Menkop.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menyiapkan desain prototype, sedangkan PT Agrinas yang akan mengerjakan pembangunan fisiknya. “Seperti biasa, prototype itu akan mengacu pada kualitas bangunan sesuai dengan kondisi daerah, seperti harus tahan gempa, dan sebagainya,” ucap MenPU.
Namun, MenPU mengakui, tidak semua tempat mempunyai bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam kategori tahan gempa. “Maka, nantinya, dalam pembangunan tersebut akan ada kearifan lokal. Kita akan intens berkoordinasi lewat Balai Cipta Karya dan Balai Bina Konstruksi yang ada di daerah-daerah,” kata MenPU.
MenPU menyatakan kesiapan dan dukungan penuh pada program strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam hal ini diarahkan Menkop. “Kita sudah mengerjakan pembangunan dapur MBG dan sekolah rakyat, dan sekarang Kopdes Merah Putih,” tandas MenPU. (zal)
Jakarta- hariandialog.co.id – Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.234,8 triliun (63,4% outlook Lapsem), difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan program prioritas sebesar Rp480,4 triliun (51,6% dari pagu). Pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun (65,0% outlook Lapsem), dipengaruhi moderasi harga komoditas. Sehingga, defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB (Rp371,5 triliun) serta keseimbangan primer positif sebesar Rp18,0 triliun.
Dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jum,at ( 31/21 terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI),Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS ) Dijelaskan, Realisasi pembiayaan anggaran sesuai dengan rencana, mencapai Rp 458,0 triliun (69,2% outlook Lapsem), terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp501,5 triliun (68,6% outlook Lapsem) dan penyaluran pembiayaan nonutang sebesar Rp 43,5 triliun (62,6% outlook Lapsem).
Penyaluran pembiayaan nonutang antara lain untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) sebesar Rp 471,4 triliun dan pinjaman (neto) Rp30,1 triliun Untuk mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi dalam bentuk: 8 program akselerasi program 2025 dengan total anggaran Rp15,7 triliun:
Yakni (1) Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun); (2) Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata; (3) Bantuan pangan periode Oktober dan November; (4) Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/OJOL, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan; (5) Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan; (6) Program padat karya tunai Kemenhub dan KemenPU; (7) Program deregulasi sebagai implementasi PP 28/2025; dan (8) Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta): perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM.
Dan 4 program dilanjutkan di program 2026: (1) Perpanjangan periode pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029 serta penyesuaian penerima; (2) Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata; (3) PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya; dan (4) Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU.srta 5 program penyerapan tenaga kerja: (1) Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih); (2) Replanting di perkebunan rakyat; (3) Kampung nelayan merah putih; (4) Revitalisasi tambak pantura; dan (5) Modernisasi kapal nelayan.
Insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027.Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah disalurkan secara bertahap dan akan tersalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025. Setiap KPM menerima total Rp 900 Ribu. ( ( Rls/NL )
About The Author
