Jakarta, hariandialog.co.id.-Tekanan fiskal pemerintah belum mereda.
Tahun ini, beban utang kian menggerus ruang gerak Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), di tengah ketidakpastian global yang masih
tinggi.
Pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp
599,44 triliun, setara 25,42% dari target penerimaan pajak. Angka ini
belum termasuk utang jatuh tempo sebesar Rp 833,96 triliun, tertinggi
dalam satu dekade terakhir.
Jika digabung, total kewajiban tersebut melampaui separuh target
penerimaan pajak tahun ini.
Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 dari
Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mencatat, tingginya
beban bunga dipicu oleh imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang
masih bertahan di kisaran 6,6%–6,9% untuk tenor 10 tahun.
Pemerintah terpaksa menjaga daya tarik SBN di tengah tren suku bunga
global yang tinggi, sehingga biaya pinjaman tetap mahal.
Kondisi ini memicu fenomena “belanja paksa”, di mana anggaran negara
semakin kaku karena harus memprioritaskan pembayaran bunga utang.
Dampaknya, fleksibilitas fiskal untuk membiayai program strategis dan
perlindungan sosial menjadi semakin terbatas.
ISEAI memperingatkan, tanpa dorongan signifikan pada penerimaan
negara, terutama lewat reformasi perpajakan, serta pengendalian
belanja, tekanan bunga utang berpotensi terus meningkat dalam jangka
menengah hingga panjang.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, rasio bunga utang
terhadap penerimaan pajak bahkan bisa melampaui 24% tahun ini,
mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ia mendorong realokasi belanja,
terutama dari program-program beranggaran besar.
“Kalau rating utang berubah, bahkan downgrade, bunga utang akan lebih
mahal lagi. Ini bisa jadi lingkaran setan,” ujarnya.
Tekanan diperkirakan semakin berat pada 2027 seiring melemahnya
permintaan global. Faktor eksternal seperti konflik Iran dan inflasi
global yang bertahan dinilai dapat memperburuk rasio bunga utang
terhadap penerimaan negara.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menambahkan, APBN berisiko
menghadapi tekanan ganda jika penerimaan negara melemah sementara suku
bunga, harga energi, dan nilai tukar tetap tinggi.
Meski demikian, risiko gagal bayar masih relatif terkendali karena
lelang surat utang negara tetap mencatat minat yang kuat.
“Ancaman utamanya bukan gagal bayar, tapi semakin banyak ruang fiskal
yang habis untuk menjaga pembiayaan tetap berjalan,” jelasnya.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, keberlanjutan utang
sangat bergantung pada kualitas penggunaannya.
Jika utang diarahkan untuk kegiatan produktif yang mendorong kapasitas
ekonomi, tekanannya masih bisa dikelola. Namun sebaliknya, beban
fiskal berisiko terus berulang dan semakin membatasi ruang anggaran di
masa depan, tulis kontan. (Alaina-01)
About The Author
