Bandung Barat, hariandialog co.id, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai memetakan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Pemetaan dilakukan menyusul perubahan regulasi yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi 8 tahun.( 12/05/2026 )
Plt Kepala Bidang DPMD KBB, Yana Dessiana, mengatakan penyesuaian regulasi berdampak langsung pada pembagian gelombang Pilkades. Dari 165 desa di KBB, suksesi kepemimpinan dibagi dalam 3 gelombang:
112 desa: masa jabatan berakhir 2027
41 desa: masa jabatan berakhir 2029
12 desa: masa jabatan berakhir 2031
“Gelombang terbesar ada di 2027. Makanya kita mulai matangkan perencanaan dan penginputan anggaran lewat SIPD sejak sekarang, biar minim kesalahan administratif,” kata Yana.
Anggaran Pilkades Dihitung Proporsional
DPMD KBB tak lagi memukul rata bantuan keuangan Pilkades. Besaran anggaran dihitung berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditambah persentase tertentu, serta anggaran tetap tiap desa.
Desa dengan jumlah pemilih lebih banyak otomatis dapat alokasi lebih besar. Logistik, surat suara, operasional panitia pasti lebih tinggi,” jelasnya.
Pemilihan BPD Juga Dikawal
Selain Pilkades, DPMD KBB mengawal pemilihan anggota BPD yang masa jabatannya juga 8 tahun, maksimal 2 periode. Berbeda dengan Pilkades, anggaran pemilihan BPD dibebankan ke APBDes masing-masing.
Mekanisme pemilihan BPD bisa lewat pemilihan langsung atau sistem keterwakilan, tergantung musyawarah desa. Regulasi mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan. Untuk keterwakilan perempuan, calon boleh berasal dari RW mana saja di desa tersebut.
ASN Boleh Maju, TNI-Polri Harus Mundur
ASN boleh mencalonkan diri sebagai anggota BPD dengan ketentuan tertentu. Sementara anggota TNI dan Polri aktif wajib mengundurkan diri jika ingin maju di kontestasi politik desa.
Yana mengingatkan, tensi politik desa sering kali lebih panas dibanding pemilu nasional.
“Politik desa kelihatan sederhana, tapi emosional masyarakat paling dekat di sini. Beda pilihan presiden masih bisa saling sapa, tapi beda pilihan kades, tetangga bisa tidak saling sapa berbulan-bulan. Mari dewasa berpolitik agar harmoni desa tetap terjaga,” pungkasnya.
(Nagon)
About The Author
