Jakarta, hariandialog.co.id.- Partai Persatuan Pembangunan PPP tak
lolos parlemen berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Partai berlambang
ka’bah itu hanya mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Padahal,
syarat partai politik bisa duduk di Senayan adalah dapat menembus
ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang
Komarudin, mengatakan salah satu faktor PPP tak lolos parlemen adalah
terjadinya konflik di pucuk pimpinan partai berupa pergantian ketua
umum pada September 2022.
Ketika itu, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana
Tugas atau Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Pergantian ini buntut dari kontroversi Suharso soal amplop kiai yang
memicu masalah internal partai. “Konflik yang menyertasi PPP sebelum
Pemilu membuat pandangan publik tidak baik. Ini merugikan PPP,” kata
Ujang saat dihubungi pada Rabu, 20 Maret 2024 tulis tempo
Ujang menilai harusnya menjelang Pemilu sebuah partai
mesti mengonsolidasikan mesin partai agar bisa berjalan maksimal,
bukan justru berkonflik. Dalam keadaan seperti ini, Ujang menilai
berdampak pada lengahnya partai dalam Pemilu. “Sebelum Pemilu harusnya
konsolidasi dan bersatu, kerja keras. Kurang bersatu dan lengah,” kata
Ujang.
Selain PPP, ada sembilan partai lain yang tak lolos
parlemen. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Partai
Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat,
Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara.
Sementara itu, ada tujuh partai yang lolos ke parlemen
berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU. Mereka adalah Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai
Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan
Sejahtera, dan Partai Demokrat. (dika).
About The Author
