Jakarta, hariandialog.co.id.- Pelaksana Harian (Plh.) Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan strategi realisasi
penyerapan program secara Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan,
Akuntabel, dan Responsif (CETTAR). Upaya itu salah satunya melalui
peran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Strategi itu disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber pada webinar
yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
Jawa Timur. Webinar dengan tema “Peran Strategi ASN dalam rangka
Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat,
Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif
(CETTAR)” tersebut berlangsung pada Senin (10/1/2022).
Fatoni menjelaskan, ASN harus mengedepankan efisiensi Sumber Daya
Manusia (SDM), kerja cepat, inovatif, menerapkan manajemen kerja, dan
meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, ASN juga perlu memanfaatkan
keberadaan teknologi informatika dalam memberikan pelayanannya kepada
publik.
“ASN harus berperan aktif dalam pemanfaatan sistem IT untuk menjadikan
kinerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat
meningkatkan produktivitas dalam praktiknya,” kata Fatoni.
Selain itu, Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan
penyerapan dan realisasi anggaran. Tak hanya itu, Fatoni juga
memaparkan sejumlah cara efektif untuk mengatasi permasalahan
penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang membuka webinar tersebut
menyampaikan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan
Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong
percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
baik di provinsi dan kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan salah
satunya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran
provinsi dan kabupaten/kota.
“Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melakukan pengawasan dan
pembinaan serta mendorong percepatan realisasi APBD di daerah,” ungkap
Emil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) di Jawa Timur Joko Agus Setyono memaparkan, strategi dan peran
ASN dalam setiap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam rangka
optimalisasi penyerapan anggaran.
Selain itu, Joko juga menjelaskan capaian total realisasi belanja
Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 32,28 triliun dengan 29,47 persen atau
Rp 9,51 triliun di antaranya merupakan belanja hibah.
“Total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang
terbesar di Indonesia, yakni Rp 32,28 Triliun, sementara itu belanja
hibah sebesar 29,47 persen dari seluruh realisasi belanja,” tuturnya.
(indowes/Lka)
About The Author
