Jakarta, hariandialog.co.id.- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
disebut selalu mendengarkan dan terus membangun komunikasi dengan
pekerja atau buruh.
Dikutip Antara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fajar Dwi
Wisnu Wardhani memastikan ini dilakukan Presiden untuk menyerap
aspirasi para buruh. “Dalam proses perubahan Undang-Undang Ciptaker
(Cipta Kerja), Presiden sangat memperhatikan proses komunikasi dan
koordinasi, serta menyerap aspirasi semua elemen, dan salah satu yang
utama adalah unsur pekerja,” kata Fajar pada Senin (01-05-2023).
Presiden Jokowi, kata Fajar, selalu mendengarkan buruh karena
para pekerja merupakan elemen utama dalam pembangunan.
Menurut Fajar, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan dan berusaha
memenuhi kebutuhan serikat pekerja atau serikat buruh demi menjaga
implementasi rencana pembangunan nasional.
Hal itu dibuktikan dengan terbitnya aturan terkait
pelindungan dan peningkatan kompetensi pekerja atau buruh.
Dia pun mencontohkan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021
soal Jaminan Sosial untuk Pekerja, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang peningkatan kapasitas melalui revitalisasi pendidikan dan
pelatihan vokasi, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait
Pelindungan untuk Pekerja Migran Indonesia. “Dan saat ini sedang
disiapkan aturan pelindungan untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(PPRT),” kata Fajar tu;is okzn.
Fajar juga menilai bahwa saat ini buruh telah
memiliki peran yang sangat signifikan dalam politik. Untuk itu, kata
dia, buruh diharapkan ikut menjaga stabilitas dan keseimbangan
terutama di tahun politik 2023-2024. “Apapun upaya yang dilakukan
untuk mendorong kepentingan pekerja/buruh sebaiknya disampaikan dengan
baik dan terkoordinasi. Kita jaga bersama stabilitas tahun politik
ini,” kata Fajar.
Dia juga menekankan pentingnya para pekerja atau buruh
dan juga serikat pekerja atau serikat buruh untuk meningkatkan
solidaritas dan kesejahteraan.
Pekerja atau buruh juga diimbau untuk memiliki peran yang lebih
signifikan dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan
investasi di Indonesia. (f.han).
About The Author
