BINJAI , hariandialog.co.id.– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027, guna menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama penanganan jalan provinsi dan infrastruktur pendukung lainnya. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat yang berlangsung di Kantor Walikota Binjai, Jalan Sudirman No. 6, Kota Binjai, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Tim Reses DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama anggota Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya. Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut sekaligus Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut, Erwin Harahap. Kehadiran Tim OPD Pemprov Sumut tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tahun 2027.
Anggota DPRD Sumut Fatimah mengatakan, meski alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, berbagai aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemprov Sumut.
Menurutnya, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat isu utama yang menjadi kebutuhan masyarakat, yakni penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, serta jaminan kesehatan.
“Kami menyerap empat isu krusial di Binjai, yaitu lapangan pekerjaan, penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan. Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal,” ujar Fatimah.
Selain menyampaikan aspirasi pembangunan, Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
“Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Walikota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi Pemerintah Kota Binjai terkait kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah, Tim Reses DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut agar menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran bersama Pemprov Sumut.
(Emmar)
About The Author
