Jakarta, hariandialog.co.id – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti pemerintah yang belum
menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara, hingga
Sumatera Barat. Puan meyakini pemerintah punya pertimbangan.
“Pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan
dari berbagai pihak terutama masukan dari pemda-pemda yang terdampak.
Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional. Bahkan Presiden juga
sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak,” ujar Puan di kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Desember 2025
Puan mengatakan DPR juga menerima masukan dari berharap
pihak soal bencana di Sumatera. Dia meminta semua pihak saat ini fokus
mengirim bantuan secara efektif. “Namun untuk bisa kemudian segera
memutuskan terkait dengan hal tersebut tentu saja pemerintah punya
pertimbangan yang matang,” kata Puan.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan
pemerintah belum menetapkan status darurat bencana nasional terkait
bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia menegaskan
status tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah proses
penanganannya.
“Banyaklah, kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang
tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut.
Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi
adalah masalah penanganannya,” kata Prasetyo di Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Pras menegaskan pemerintah telah mengerahkan semua sumber
daya dalam menangani bencana di Sumatera. Pemerintah yakin penanganan
akan maksimal, sehingga untuk saat ini belum menetapkan status darurat
bencana nasional. “Kemudian, support atau backup dari pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten, termasuk
mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi
kepada kami, jajaran terkait untuk mem-backup sepenuhnya proses
penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga
provinsi,” ujarnya, (dika-01)
