Kesra

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Asep Suherman: Dana Hibah Ponpes Direspon Gubernur Jabar

Bandung, hariandialog.co.id.-  Ketua  Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Asep
Suhereman, merespons soal pemangkasan dana hibah pondok pesantren di
Jabar yang menuai sorotan. Belakangan, pemprov pun memastikan bahwa
pesantren ditempatkan dalam Kamus SIPD APBD 2026 dan Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029.
           Asep Suherman mengatakan, PKB menilai pernyataan itu
sebagai komitmen dari pemprov untuk mendengarkan aspirasi ulama,
masyarakat pesanren. Termasuk untuk memperkuat fondasi keumatan dan
kebangsaan di Jawa Barat. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak
Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah
merespons suara fraksi PKB, para ulama, dan keluarga besar pesantren
di seluruh pelosok Jawa Barat. Bagi kami, pesantren bukan sekadar
institusi pendidikan, melainkan pilar utama dalam sejarah lahirnya
bangsa ini,” katanya, Minggu, 27 April  2025.
         Pesantren, lanjut Asep, selama ini telah menjadi pusat
pembentukan karakter bangsa jauh sebelum negara Indonesia berdiri.
Oleh karena itu, memperhatikan pesantren berarti memperhatikan akar
sejarah dan masa depan keadaban nasional.
         Komitmen Fraksi PKB untuk mengawal keberpihakan terhadap
pesantren kata doa, bukanlah semata karena tekanan politis. Melainkan
didasarkan pada dasar konstitusional dan amanat sejarah, yang telah
ditegaskan dalam berbagai regulasi resmi. “Kami memperjuangkan ini
bukan sekadar membela kepentingan golongan. Ini adalah bagian dari
mandat ideologis PKB, bahwa pesantren adalah benteng keilmuan,
moralitas, dan kemandirian umat,” tegas Asep Suherman.
           Fraksi PKB DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa pihaknya
akan terus terlibat aktif, bukan hanya dalam mengawasi pelaksanaan
komitmen ini, tetapi juga membangun kolaborasi strategis bersama
pemerintah daerah untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan
daerah.
           “Kembalinya pesantren dalam struktur SIPD dan RPJMD ini
bukan hanya soal administratif. Ini adalah pengakuan atas peran
pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek besar membangun
peradaban bangsa. Fraksi PKB siap mengawasi konsistensinya, mengawal
implementasinya, dan berkolaborasi untuk memperkuat pesantren di
seluruh penjuru Jawa Barat,” terangnya, tulis dtc. (lumsim-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *