Jakarta, hariandialog.co.id.- – Penyaluran bantuan sosial (Bansos)
yang dilakukan pemerintah masih banyak yang belum tepat sasaran. Hal
ini membuat bantuan dari uang negara senilai belasan triliun rupiah
tidak bisa menyasar orang yang membutuhkan.
Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah,
dikutip Minggu, 21 September 2025.
Diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang
diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang
tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.
Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan
pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN) yang dilakukan BPS. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima
manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.
Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar
1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan.
Dari publikasi yang sama, pemerintah Presiden Prabowo
Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk
mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat
penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran. “Masih banyaknya
penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama
pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan
Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.
Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan
dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah
untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.
Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini
membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas
sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan,
aman, dan akuntabel, tulis dtc. (aluka-01)
About The Author
