Jakarta, hariandialog.co.id.- -Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan saat ini mulai ada intimidasi dari kekuatan tertentu terhadap pihak-pihak yang menyerukan perlawanan untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.
Menurut dia, pihak yang menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi memakai instrumen hukum.
Bahkan, kata Hasto, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang menyuarakan penggunaan angket dan kini mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.
Dia menuturkan, bahkan media tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin menyuarakan angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti,” katanya, tulis tempo.
Langkah intimidasi ini, kata Hasto, sebenarnya sudah dirasakan PDIP sejak berbeda jalan dengan penguasa pada Pemilu 2024. Lebih dari 50 persen kepala daerah yang berasal dari PDIP mengalami bentuk intimidasi pihak tertentu dengan memakai instrumen hukum.
“Kami punya 54 persen kepala daerah, digencet semuanya. Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan,” katanya.
Hasto pun mengaku tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin bersuara menyikapi berbagai dugaan kecurangan Pemilu. Dia bahkan mengklaim pelaksanaan pemilu tahun ini menjadi gabungan kecurangan kontestasi politik 1971 dan 2009 ketika aparat negara dipakai menekan lawan politik serta penggunaan bansos.
“Saya sering diintimidasi, tetapi karakter kami yang dibangun, semakin kami diintimidasi, semakin kami melawan,” kata dia. (red-01)
About The Author
