Jakarta, hariandialog.co.id. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan
Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengkritisi kebijakan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melibatkan TNI-Polri dalam
proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran
2025/2026 di Jawa Barat (Jabar).
Iman mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut dia, MPLS mestinya
menjadi waktu buat siswa untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah
mereka, mulai dari lingkungan, teman, dan guru-guru.
“Siapa saja guru mereka, siapa saja yang akan menjadi teman-teman
mereka selama belajar. Jadi MPLS itu tujuannya untuk belajar,” kata
Iman saat dihubungi, Selasa, 15 Juli 2025
Selain itu, Iman menjelaskan, pelibatan TNI-Polri dalam pembentukan
karakter sebetulnya telah diatur dalam kurikulum. Dia menerangkan,
kurikulum terbagi tiga, yakni kurikulum intrakurikuler,
ekstrakurikulum, dan kokurikuler.
Ketiganya, lanjut dia, dipelajari oleh siswa secara terencana.
Sedangkan, pelibatan TNI-Polri selama MPLS dengan menjadi pembicara
atau narasumber, sebetulnya telah masuk kurikulum dan dipelajari siswa
selama proses pembelajaran selanjutnya.
“Memang tidak ada larangan ya, mengundang narasumber untuk memberikan
pemahaman. Namun, kemudian menurut kami adalah bagaimana mereka
membiasakan diri untuk belajar, bukan mereka seolah-olah dibentuk
karakter dengan mengasumsikan bahwa mereka memiliki karakter yang
salah, jadi asumsi ini yang sangat tidak ramah terhadap anak,”
katanya.
Menurut Iman, pelibatan TNI-Polri dalam MPLS tak memiliki
urgensi. Sehingga, dia menilai salah tempat jika TNI-Polri diberi
tempat untuk pembentukan karakter selama MPLS.
Lumrahnya, TNI-Polri biasanya dilibatkan dalam penerapan
kurikulum. Misalnya, lanjut Iman, dalam proses latihan dasar
kepemimpinan siswa (LDKS). Tujuannya, pelibatan aparat agar bisa
menginspirasi para siswa.
Dalam proses itu, siswa telah diberikan kebebasan untuk
memilih minat mereka. Kondisi itu tidak terjadi dalam proses MPLS,
karena siswa memiliki keinginan dan cita-cita yang berbeda. “Kami
melihat di sini ada penyempitan ya. Keseragaman. Seolah-olah semuanya
harus dikelola, dilatih, dibentuk karakternya oleh TNI-Polri dulu,
menurut kami ini sangaf berbahaya bagi keberagaman cita-cita mereka,”
kata Iman.
TNI dan Polri dilibatkan dalam MPLS tahun ajaran 2025/2026 untuk
mendampingi semua siswa SMA, SMK, dan SLB di Jabar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman
menuturkan pelaksanaan MPLS yang akan menggandeng TNI Polri, akan
digelar pada 14 Juli 2025 sampai dengan 19 Juli 2025. Aparat
diharapkan bisa membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai
kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.
“Bapak-bapak dari TNI dan Polri akan memberikan motivasi,
inspirasi, serta pendampingan kepada siswa. Harapannya, MPLS tidak
hanya menjadi masa orientasi, tapi juga menjadi magic moment yang
menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancawaluya,” ujar
Herman dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis, 10 Juli 2025, tulis
cnni. (lumsim-01)
About The Author
